Keluarkan Memo Titip Siswa di SPMB 2025, Wakil Ketua DPRD Banten Dicopot, PKS Sampaikan Permintaan Maaf
Serang — Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten resmi dicopot dari tangan seorang politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setelah terungkap dirinya mengeluarkan memo berisi titipan siswa dalam proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2025. Keputusan pencopotan ini diambil sebagai bentuk komitmen PKS dalam menegakkan integritas dan etika politik.
Memo yang viral di media sosial itu berisi permintaan agar sejumlah nama calon mahasiswa diprioritaskan dalam seleksi. Hal tersebut menuai kritik tajam dari masyarakat karena dinilai mencederai prinsip keadilan dan meritokrasi dalam dunia pendidikan.
“Kami memutuskan mencopot yang bersangkutan dari jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Ini langkah tegas partai untuk menjaga marwah lembaga legislatif dan kepercayaan publik,” ujar Ketua DPW PKS Banten dalam konferensi pers.
PKS secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas tindakan kadernya tersebut. Partai menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk penyalahgunaan wewenang, terlebih yang berpotensi mencederai keadilan dalam pendidikan.
Baca juga: 125 Laporan Penahanan Ijazah Sekolah Masuk ke Pemkab Ngawi, Bupati Ony Turun Tangan
“Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya warga Banten, atas kegaduhan yang terjadi. Kami akan memperbaiki sistem pengawasan internal agar kasus serupa tidak terulang,” lanjutnya.
Pencopotan ini diapresiasi berbagai kalangan sebagai langkah penting dalam menjaga integritas politik dan lembaga legislatif. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan agar momentum ini menjadi evaluasi bagi semua pihak untuk memastikan proses penerimaan mahasiswa berlangsung bersih, objektif, dan tanpa intervensi.
Sementara itu, pihak kampus yang menjadi tujuan titipan dalam memo tersebut menyatakan tidak menindaklanjuti permintaan tersebut dan memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
“Kami menjunjung tinggi asas transparansi dan merit dalam penerimaan mahasiswa. Tidak ada ruang untuk titipan atau intervensi pihak manapun,” tegas perwakilan kampus.
Saat ini, jabatan Wakil Ketua DPRD Banten yang kosong akan segera diisi melalui mekanisme internal PKS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
