Madiun – Gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun yang menelan anggaran sekitar Rp 6,5 miliar akhirnya rampung dibangun. Namun ironisnya, meski sudah diresmikan, gedung megah tersebut hingga kini belum bisa difungsikan secara penuh karena masih ada sejumlah fasilitas yang belum siap digunakan.
Pembangunan Tuntas, Fasilitas Masih Minim
Pembangunan gedung baru DPRD Madiun sejatinya ditujukan untuk memberikan kenyamanan kerja bagi para wakil rakyat sekaligus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Akan tetapi, dari pantauan di lapangan, beberapa fasilitas penting seperti ruang rapat paripurna, sistem tata suara, hingga pendingin ruangan masih mengalami kendala teknis.
“Secara fisik bangunan sudah selesai. Tapi untuk operasional penuh masih ada beberapa yang harus dilengkapi. Kita tidak ingin terburu-buru agar hasilnya benar-benar maksimal,” ujar Sekretaris DPRD Kota Madiun.
Harapan Besar, Realita Masih Tertunda
Gedung baru ini berdiri di atas lahan strategis di pusat kota dan digadang-gadang mampu menjadi simbol keterbukaan DPRD terhadap masyarakat. Namun, kondisi terkini justru membuat aktivitas DPRD masih harus dilakukan secara terbatas, sebagian besar rapat masih digelar di ruangan lama.
“Kalau hanya untuk pertemuan kecil sudah bisa dipakai. Tapi untuk paripurna besar belum memungkinkan,” jelas salah satu anggota dewan.
Baca juga: Usman Ependi Resmi Gantikan Andi Raya di DPRD Madiun, Ini Jadwal Pelantikannya
Sorotan Publik: Transparansi dan Efisiensi
Belum berfungsinya gedung DPRD yang menelan biaya hingga miliaran rupiah ini menuai perhatian masyarakat. Beberapa kalangan menilai pemerintah dan DPRD perlu lebih transparan terkait kendala yang terjadi agar tidak menimbulkan spekulasi negatif.
“Kalau sudah habis Rp 6,5 miliar tapi belum bisa dipakai, masyarakat wajar bertanya. Harus dijelaskan apa yang kurang, dan kapan bisa digunakan penuh,” kata seorang aktivis muda Madiun.
Pemkot Janji Selesaikan Kekurangan
Pemerintah Kota Madiun memastikan akan segera menuntaskan segala kekurangan teknis agar gedung DPRD dapat difungsikan secara maksimal. Anggaran tambahan disebut kemungkinan diperlukan untuk penyempurnaan fasilitas.
“Kami targetkan dalam waktu dekat seluruh kendala bisa diatasi sehingga gedung bisa dipakai sesuai fungsinya. Prinsipnya, ini investasi jangka panjang untuk pelayanan publik,” ungkap pejabat Pemkot terkait.
Gedung Baru Jadi Ujian Akuntabilitas
Dengan kondisi ini, gedung baru DPRD Madiun yang megah sekaligus menjadi ujian akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Masyarakat kini menunggu langkah konkret agar gedung Rp 6,5 miliar tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan sesuai tujuan awal.
