Dana Transfer Pusat Menyusut, APBD Kabupaten Madiun Terpangkas: Ini Strategi Jitu Bupati H. Ahmad Dawami
KABUPATEN MADIUN – Menyusutnya Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) dari pemerintah pusat tahun 2024 memaksa Pemkab Madiun melakukan penyesuaian besar pada APBD 2024. Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, mengungkapkan strategi khusus untuk mengantisipasi dampak pemotongan anggaran ini tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Fakta Penyusutan Anggaran
-
Penurunan DTU: Rp 298,5 miliar (2023) → Rp 263,2 miliar (2024)
-
DTK Bidang Infrastruktur: Dipotong Rp 45 miliar
-
Total APBD 2024: Rp 2,1 triliun (semula Rp 2,3 triliun)
5 Strategi Utama Pemkab Madiun
1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
-
Intensifikasi pajak daerah dengan digitalisasi sistem
-
Revitalisasi pasar tradisional untuk meningkatkan retribusi
-
Pemanfaatan aset daerah melalui kerja sama dengan BUMD
2. Realokasi Prioritas Anggaran
-
Fokus pada program padat karya dan kesehatan dasar
-
Menunda proyek fisik non-urgent seperti pembangunan gedung baru
3. Efisiensi Belanja
-
Menghemat 15% belanja dinas (ATK, perjalanan dinas)
-
Menggunakan sistem e-procurement untuk pengadaan barang/jasa
4. Kolaborasi dengan Swasta
-
Skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha) untuk infrastruktur
-
Program CSR perusahaan untuk pendidikan & pelatihan UMKM
5. Penguatan Dana Desa
-
Mengoptimalkan alokasi dana desa untuk program produktif
-
Sinergi antar-desa untuk proyek strategis seperti irigasi
Dampak & Langkah Antisipasi
Bupati Dawami mengakui beberapa program akan terdampak:
-
Pembangunan jalan kecamatan dikurangi 5 km dari target
-
Bantuan sosial diprioritaskan untuk keluarga prasejahtera
Namun, ia menegaskan:
“Layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tidak akan kami kurangi. Justru kami tingkatkan efisiensinya.”
Respons DPRD & Masyarakat
Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Sugiyanto, mendukung langkah ini:
“Kami akan awasi ketat realokasi anggaran agar tepat sasaran.”
Sementara Rohmat (42), warga Kecamatan Saradan, berharap:
“Semoga pemotongan anggaran tidak pengaruhi perbaikan jalan di kampung kami.”
“Masyarakat Madiun, Mari Bersinergi!
Pantau penggunaan APBD via @bpkad.madiunkab dan laporkan jika menemukan penyimpangan.”
Bagaimana pendapat Anda tentang strategi ini? Ada usulan untuk efisiensi anggaran?
Diskusikan di kolom komentar!
